DigiLib | AMPL

PERATURAN PERUNDANGAN > Undang-Undang

Halaman : [1]

	UU No.32/2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Deskripsi : Sehubungan dengan kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan... uploaded : 2010-04-21

	UU No.36/2009 Kesehatan Deskripsi : Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis... uploaded : 2010-04-21

	Undang-Undang No.36/2009 Kesehatan Deskripsi : Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis... uploaded : 2010-03-31

	Undang-Undang No.32 /2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Deskripsi : Sehubungan dengan kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan... uploaded : 2010-02-02

	Peraturan Presiden No.29/2009 Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum Deskripsi : Dalam rangka percepatan penyediaan air minum, maka Pemerintah Pusat dapat memberikan jaminan atas pembayaran kembali kredit PDAM kepada bank dan subsidi atas bunga yang dikenakan oleh bank dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Negara... uploaded : 2010-01-07

	Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5/2007 Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan... uploaded : 2009-11-23

	Peraturan Menteri Dalam Negeri No.25/2009 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010 Deskripsi : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri ini... uploaded : 2009-09-16

	UU no.15/2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Deskripsi : Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutat... uploaded : 2009-09-16

	Peraturan Menteri Dalam Negeri No.22/2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah Deskripsi : Peraturan Menteri ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah... uploaded : 2009-09-16

	UU No.19/2004 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang ... uploaded : 2009-06-15

	UU No.18 /2008 Pengelolaan Sampah Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang... uploaded : 2009-04-07

	UU No.26/2007 Penataan Ruang Mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketidaksesuaian Undang-Undang No... uploaded : 2008-08-04

	UU No.21/2004 Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati sangat kaya yang perlu dikelola untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum... uploaded : 2008-08-04

	UU No.17/2004 Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) Perubahan iklim bumi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer menimbulkan pengaruh merugikan terhadap lingkungan dan kehidupan manusia sehingga perlu dikendalikan sesuai dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan (common but differentiated responsibilities) dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi tiap-tiap negara... uploaded : 2008-08-04

	UU No.6/1994 Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim ... uploaded : 2008-08-04

	PP No.6 /2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara... uploaded : 2007-08-27

	UU No.41/1999 Kehutanan Karena sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan dan tuntutan perkembangan keadaan maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan perlu diganti... uploaded : 2003-01-01

	UU No.1/2004 Perbendaharaan Negara Sehubungan Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali iubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara... uploaded :

	UU No.17/2003 Keuangan Negara Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan... uploaded :

	UU No.17/2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan undang-undang... uploaded : 2003-01-01

	UU No.4/1992 Perumahan dan Permukiman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, sehingga perlu diatur kembali ketentuan mengenai perumahan dan permukiman dalam Undang-Undang yang baru... uploaded :

	UU No.33/2004 Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemda merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemda... uploaded :

	UU No.32/2004 Pemerintahan Daerah ... uploaded :

	UU No.25/2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional... uploaded :

	UU No.7/2004 Sumber Daya Air Dalam UU No... uploaded :

	UU No.5/1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia... uploaded :

	UU No.11/1974 Pengairan ... uploaded :

	UU No.2/1966 Hygiene ... uploaded :

	UU No.5 /1962 Perusahaan Daerah Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang... uploaded :