DigiLib | AMPL

PERATURAN PERUNDANGAN > Keputusan Menteri

Halaman : [1] 2

	Kepmen Kimpraswil No.534/KPTS/M/2001/2001 Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum Deskripsi : Pedoman ini diselenggarakan untuk mendukung penyediaan permukiman, pangan, aksesibilitas dan jaminan peruntukan ruang yang merupakan kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota... uploaded : 2010-04-21

	Keputusan Menteri Kesehatan No.852/Menkes/SK/IX/2008/2008 Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pemerintah telah memberikan perhatian di bidang hygiene dan sanitasi dengan menetapkan Open Defecation Free dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada tahun 2009 dalam RPJMN Tahun 2004-2009... uploaded : 2009-06-15

	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.41/KPTS/1997/1997 Perunjuk Teknis Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Proyek Air Bersih Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No... uploaded : 2009-04-07

	Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.341/KPTS/M/2002/2002 Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Penggunaan Air dan/atau Pemanfaatan Sumber-sumber Air di Wilayah Sungai Bengawan Solo Kepada Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Timur ... uploaded : 2008-08-06

	Keputusan Menteri Perkenomian No.14/M-Ekon/12/2001/2001 Arahan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air ... uploaded : 2008-08-06

	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi No.28/KPTS/KE/2003 Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Sub Sektor Air Minum dan/atau Sanitasi Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan/atau Pengelolaan Infrastruktur, Pemerintah mengikutsertakan Badan Usaha Swasta untuk membangun dan/atau mengelola infrastruktur, antara lain meliputi bidang air, air limbah dan sampah... uploaded :

	Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum Dan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 04 Tahun 1991 dan 76 Tahun 1991/1991 Penggunaan Air dan/atau Sumber Air Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Termasuk Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi Sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, maka dianggap perlu menetapkan landasan kebijaksanaan pengaturan mengenai segi teknis dan segi administratif penggunaan air dan/atau sumber air untuk kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi dan pengusaha sumber daya panas bumi dalam Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pertambangan dan Energi... uploaded :

	Keputusan Menteri Keuangan No.518/KMK.01/2005 Pembentukan Komite Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur ... uploaded :

	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.45/2005 Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ... uploaded :

	Keputusan Menteri Kesehatan No.1205/Menkes/Per/X/2004 Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) ... uploaded :

	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.178/2004 Kurikulum Penyusunan, Penilaian Dan Pedoman Serta Kriteria Penyelenggaraan Pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ... uploaded :

	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.122/2004 Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-51/Menlh/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri ... uploaded :

	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.75/2004 Organisasi Dan Tata Laksana Pusat Produksi Bersih Nasional Produksi Bersih adalah suatu strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu yang perlu diterapkan secara terus menerus pada proses produksi dan daur hidup produk dengan tujuan untuk mengurangi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia dan lingkungan... uploaded :

	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.49/2004 Pendelegasian Kewenangan untuk menandatangani Surat Keputusan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-AMDAL) ... uploaded :

	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.19/2004 Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan yang disampaikan kepada Kepala Desa, Lurah atau Camat setempat, Bupati/Walikota atau Kepala Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota, Gubernur atau Kepala Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Provinsi, serta Menteri Lingkungan Hidup bagi pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang lokasi dan/atau dampaknya lintas batas Provinsi dan/atau lintas batas Negara... uploaded :

	Keputusan Menteri Kesehatan No.1457/Menkes/SK/X/2003 Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota Peraturan ini dibuat sehubungan dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 1747/Menkes Kesos/SK/12/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal Dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota tidak sesuai lagi... uploaded :

	Keputusan Menteri Kesehatan No.1098/Menkes/SK/VII/2003 Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan & Restoran Keputusan Menteri ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 304/Menkes/Per/X/1989 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Makan dan Restoran... uploaded :

	Keputusan Menteri Kesehatan No.942/Menkes/SK/VII/2003 Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan Jasaboga ... uploaded :

	Keputusan Menteri Kesehatan No.715/Menkes/SK/V/2003 Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan Jasaboga Setiap jasaboga harus memiliki izin usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku... uploaded :

	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.520/MPP/KEP/8/2003 Larangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) ... uploaded :

	Keputusan Menteri Keuangan No.298/KMK/02/2003 Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota ... uploaded :

	Keputusan Menteri Kesehatan No.289/Menkes/SK/III/2003 Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Terhadap Kesehatan ... uploaded :

	Keputusan Menteri Kesehatan No.288/Menkes/SK/III/2003 Pedoman Penyehatan Sarana Dan Bangunan Umum ... uploaded :

	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.142/2003 Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air ... uploaded :

	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.137/2003 Perubahan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Atas Perubahan Kegiatan Proyek Konservasi Dan Pengembangan Segara Anakan Oleh Proyek Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Citanduy - Ciwulan ... uploaded :

	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.128/2003 Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis Peraturan ini mengacu kepada Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-03/Bapedal/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara... uploaded :

	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.115/2003 Pedoman Penentuan Status Mutu Air Peraturan ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air... uploaded :

	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.114/2003 Pedoman Pengkajian untuk menetapkan Kelas Air Peraturan ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air... uploaded :

	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.113/2003 Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kesiapan Pertambangan Batu Bara Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air... uploaded :

	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.112/2003 Baku Mutu Air Limbah Domestik Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air... uploaded :

	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.111/2003 Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 41 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air... uploaded :

	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.110/2003 Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air... uploaded :

	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.37/2003 Metoda Analisis Kualitas air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan ... uploaded :

	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.29/2003 Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada tanah di Perkebunan Kelapa Sawit Keputusan Menteri Nomor 29 Tahun 2003 merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air... uploaded :

	Keputusan Menteri Kesehatan No.1405/Menkes/SK/XI/2002 Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran Dan Industri Persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri meliputi : persyaratan air, udara, limbah, pencahayaan, kebisingan, getaran, radiasi, vektor penyakit, persyaratan kesehatan lokasi, ruang dan bangunan, toilet dan instalasi... uploaded :

	Keputusan Menteri Kimpraswil No.409/KPTS/2002 Pedoman Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Penyelenggaraan Dan Atau Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi Merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan/atau Pengelolaan Infrastruktur dan Pasal 13 Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor KEP... uploaded :

	Keputusan Menteri Kesehatan No.907/Menkes/SK/VII/2002 Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum Peraturan ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air... uploaded :

	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.127/2002 Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan ... uploaded :

	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.86/2002 Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ... uploaded :

	Keputusan Menteri Dalam Negeri No.50/2001 Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Wadah Perkumpulan Petani Pemakai Air merupakan himpunan bagi petani pemakai air yang bersifat sosial-ekonomi, budaya, dan berwawasan lingkungan... uploaded :